Restitution and Compensation for Crime Victims: A Normative Shift in the Criminal Justice System

Abstrak

Sistem peradilan pidana nasional mengalami perubahan paradigma dari pendekatan retributif menuju keadilan yang berorientasi pada pemulihan hak korban melalui instrumen restitusi dan kompensasi. Perkembangan normatif tersebut menimbulkan persoalan sinkronisasi horizontal antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagai hukum acara pidana umum yang mengatur hak kompensasi secara bersyarat apabila pelaku tidak dapat memenuhi restitusi, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 sebagai undang-undang khusus yang membatasi kompensasi pada kategori korban tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan paradigma tersebut, mengevaluasi ketidaksinkronan pengaturan antara kedua undang-undang, serta merumuskan dasar preskriptif mengenai keterlibatan negara dalam pemulihan hak korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kompensasi dalam undang-undang khusus berpotensi menimbulkan pembedaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di luar kategori khusus tersebut apabila pelaku tidak dapat memenuhi restitusi. Oleh karena itu, kewajiban penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memberitahukan serta memfasilitasi hak restitusi dan kompensasi perlu dipahami sebagai mandat aktif negara untuk menjamin akses pemulihan korban. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, serta pembentukan Peraturan Pemerintah mengenai tata kelola dana abadi secara transparan dan akuntabel.