The Dialectics of Judicial Pardon as a Safety Valve in the Offense of Murder: A Substantive Justice Analysis under Law Number 1 of 2023

Abstrak

Transformasi fundamental hukum pidana nasional melalui pengundangan UU Nomor 1 Tahun 2023 mengusung paradigma keadilan substantif yang memicu dialektika normatif terhadap eksistensi asas legalitas formal peninggalan kolonial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kedudukan rechterlijk pardon sebagai instrumen veiligheidsklep yang bersifat eksepsional guna mengakomodasi fakta hukum pada tindak pidana pembunuhan tertentu, sekaligus menilai efektivitasnya dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan yang dianalisis secara kualitatif menggunakan logika deduktif serta metode dialektika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan limitatif pemaafan hakim dalam Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 berbenturan secara diametral dengan mandat Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang tersebut yang mewajibkan hakim mengutamakan keadilan substantif di atas kepastian hukum formal. Temuan ini menegaskan bahwa pemaafan hakim berfungsi sebagai saringan terakhir pasca-operasionalisasi saringan utama berupa alasan penghapus pidana konvensional seperti weer-exces dan overmacht. Melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp, terbukti bahwa pemaafan hakim secara eksepsional pada delik pembunuhan dengan tingkat ketercelaan rendah merupakan keniscayaan yudisial demi mewujudkan tujuan keadilan restoratif dan dekolonialisasi hukum pidana nasional. Simpulan penelitian ini menekankan bahwa pemaafan hakim adalah instrumen penyelamat martabat kemanusiaan yang membutuhkan dukungan pedoman pemidanaan akuntabel. Oleh karena itu, Mahkamah Agung disarankan segera menyusun Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur parameter kualitatif penerapan pemaafan pada delik berat guna menghindari disparitas putusan serta menjamin legitimasi moral hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia masa depan.