The Paradigm of Meaningful Guilty Pleas: Balancing Procedural Efficiency and Substantive Justice in the Indonesian Criminal Justice System

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh disfungsi sistemik peradilan pidana Indonesia yang ditandai dengan akumulasi perkara dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut mendorong adopsi mekanisme pengakuan bersalah (plea bargain) dalam Pasal 78 KUHAP Baru. Namun, penerapan jalur khusus ini berpotensi terjebak dalam pragmatisme prosedural yang mengabaikan pencarian kebenaran materiil dan hakikat keadilan substantif. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan paradigma Meaningful Guilty Plea sebagai instrumen sinkronisasi antara efisiensi prosedural Pasal 78 KUHAP Baru dengan nilai keadilan substantif dalam pedoman pemidanaan Pasal 54 KUHP Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui teknik analisis kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formalisme pengakuan bersalah memerlukan landasan materiil yang rigid agar pemberian keringanan hukuman tidak bersifat spekulatif-transaksional. Konstruksi paradigma pengakuan bersalah yang bermakna menghendaki pengujian kualitas pernyataan terdakwa berdasarkan indikator penyesalan tulus, tanggung jawab moral, dan komitmen pemulihan terhadap korban guna menjamin proporsionalitas pemidanaan. Sinkronisasi ini memungkinkan transisi dari pola retributif menuju model restoratif-korektif sebagaimana diamanatkan dalam KUHP Baru. Simpulan penelitian menegaskan bahwa efisiensi prosedural harus dikendalikan oleh kendali yudisial yang aktif melalui integrasi pedoman pemidanaan guna mencegah disparitas putusan hakim. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan peraturan pelaksana berupa sentencing guidelines yang mengintegrasikan mekanisme pengakuan bersalah secara nasional sebagai langkah implementatif menyusul berlakunya hukum pidana baru pada 2 Januari 2026. Melalui model ideal ini, sistem peradilan pidana diharapkan mampu mewujudkan harmoni yang berkelanjutan antara aspek kecepatan proses dan kualitas putusan yang berkeadilan substantif bagi terdakwa maupun korban secara inklusif.