The Integration of the LPSK into the Criminal Justice System: The Urgency of Witness and Victim Protection Amidst an Illusion of Criminal Procedure Law Reform

Abstrak

Sistem peradilan pidana Indonesia dihadapkan pada sebuah paradoks fundamental. Jaminan perlindungan konstitusional bagi warga negara berbenturan dengan arsitektur UU Nomor 8 Tahun 1981 yang secara inheren berparadigma berorientasi pada pelaku (offender-oriented) dan retributif. Ironisnya, upaya reformasi melalui Rancangan KUHAP, yang diproyeksikan sebagai solusi, justru berisiko menciptakan sebuah “ilusi perlindungan” baru. Rancangan KUHAP menyajikan etalase hak saksi dan korban yang tampak progresif. Namun, secara simultan ia gagal menyediakan mekanisme penjaminan yang terintegrasi dan bahkan memperkenalkan norma yang berpotensi menciptakan disharmoni sistemik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan merumuskan model integrasi holistik bagi LPSK sebagai jawaban atas penyakit sistemik tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum hibrida yang mengombinasikan analisis yuridis-normatif terhadap kerangka regulasi dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam bersama tenaga ahli LPSK, penelitian ini menemukan sebuah fakta. Posisi LPSK yang terisolasi secara struktural telah menyebabkan friksi kelembagaan dan ambiguitas kewenangan yang serius, meskipun perannya terbukti krusial dalam kasus-kasus strategis. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa solusi yang dibutuhkan adalah sebuah transformasi struktural. Penelitian ini merekomendasikan model integrasi sistemik melalui dua jalur: revisi imperatif terhadap Rancangan KUHAP maupun penguatan LPSK melalui amandemen UU Nomor 13 Tahun 2006 sebagai lex specialis yang tersinkronisasi, guna memastikan terwujudnya sistem peradilan pidana yang secara substantif berperspektif saksi dan korban.