Norm Conflict in the Examination of Amendments to Articles of Association and Company Data within Legislation Hierarchy on Limited Liability Company

Abstrak

Pengaturan pemeriksaan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan dalam peraturan pelaksana pada tingkat kementerian menimbulkan persoalan kepastian hukum Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 membedakan perlakuan hukum antara perubahan yang memerlukan persetujuan Menteri dan perubahan yang cukup diberitahukan kepada Menteri. Namun, Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 mengatur pemeriksaan administratif dengan jangka waktu paling lama empat belas hari kerja terhadap permohonan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian materi muatan norma pemeriksaan permohonan tersebut terhadap konstruksi persetujuan, pemberitahuan, pencatatan, dan pengumuman dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara preskriptif-kualitatif melalui penafsiran sistematis, pengujian berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, dan perbandingan unsur norma pasal secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan administratif berjangka waktu yang diterapkan secara seragam dapat menunda waktu mulai timbulnya akibat hukum penerimaan pemberitahuan bagi perubahan yang menurut undang-undang tidak memerlukan persetujuan. Konstruksi tersebut tidak selaras dengan perintah pencatatan pada tanggal yang bersamaan dengan penerimaan pemberitahuan serta menimbulkan ketidakjelasan mengenai fungsi jangka waktu pengumuman yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Selanjutnya, tanggung jawab notaris melalui pernyataan elektronik dalam Sistem Administrasi Badan Hukum membatasi lingkup pemeriksaan kementerian agar tetap berada pada kesesuaian data, kelengkapan dokumen, dan konsistensi pencatatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 perlu direkonstruksi agar pemeriksaan berjangka waktu tidak diberlakukan terhadap permohonan perubahan yang cukup diberitahukan kepada Menteri.