Non-Custodial Sentences in Indonesia’s Sentencing System: Legal Interconnections among Sentencing Purposes, Sentence Execution, and Selective Decarceration

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperluas pilihan pemidanaan melalui pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Penilaian terhadap ketiga pidana tersebut tidak dapat dibatasi pada kenyataan bahwa pelaksanaannya tidak dimulai di dalam penjara. Pengaturan mengenai kewajiban terpidana, pelaksanaan putusan, dan akibat ketidakpatuhan dapat menyebabkan pidana tersebut tetap berkaitan dengan pidana penjara. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterhubungan hukum antara tujuan pemidanaan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana nonpenjara, serta merumuskan dekarseralisasi selektif dalam sistem pemidanaan Indonesia. Penelitian hukum normatif yang bersifat analitis-preskriptif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan ketentuan berdasarkan tujuan pemidanaan, persyaratan penjatuhan, bentuk pembatasan, pelaksanaan, dan akibat ketidakpatuhan. Ketentuan tersebut selanjutnya ditafsirkan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan menghindarkan penempatan awal di dalam penjara harus dibedakan dari keberlanjutan pelaksanaan pidana di luar penjara. Pidana pengawasan tetap mempunyai hubungan hukum dengan pidana penjara. Keberlanjutan pidana denda di luar penjara bergantung pada pembayaran dan eksekusi kekayaan. Pidana kerja sosial dapat menggantikan pidana penjara jangka pendek atau pidana denda ringan, tetapi akibat ketidakpatuhannya bergantung pada pidana dasar. Dekarseralisasi selektif dirumuskan melalui dimensi deskriptif, evaluatif, dan preskriptif yang mengendalikan penjatuhan pidana serta akibat hukum pada tahap pelaksanaan.