Juridical Analysis of the Business Competition of Minimarket Franchises in Jayapura City

Abstrak

Ekspansi masif waralaba minimarket di Kota Jayapura memicu ketimpangan struktural yang mengancam eksistensi pelaku usaha lokal, sehingga menuntut sinkronisasi hukum persaingan usaha secara holistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sinkronisasi pengaturan tata ruang dan zonasi perizinan minimarket, serta menganalisis konstruksi pelindungan hukum melalui skema kemitraan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2018. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kajian ini membedah kekaburan norma dalam regulasi daerah dan kelemahan pengawasan instrumen hukum privat. Hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan zonasi gagal berfungsi secara optimal akibat lemahnya daya paksa sanksi administratif, yang kerap dipandang sekadar sebagai risiko operasional oleh korporasi. Pada dimensi pelindungan kemitraan, frasa “mengutamakan pedagang lokal” dalam peraturan daerah teridentifikasi sebagai norma kabur yang memicu praktik tokenisme dan melanggengkan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam draf perjanjian baku. Kesimpulannya, pelindungan hukum bagi pedagang lokal masih berstatus rentan akibat tidak terintegrasinya kepatuhan tata ruang publik dan keadilan kontraktual privat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penerbitan Peraturan Wali Kota untuk menetapkan persentase kuantitatif penyerapan produk lokal dalam program Toko Milik Rakyat, serta pembentukan satuan tugas daerah guna mengaudit dan membatalkan klausul perjanjian bisnis yang eksploitatif.