Collaborative Governance in Ecotourism Development: The Role of Political Actors and Institutional Challenges in Barru Regency

Abstrak

Pengembangan ekowisata di Kabupaten Barru saat ini menghadapi tantangan kompleks yang bersumber dari ketimpangan antara potensi sumber daya alam yang melimpah dengan kesiapan institusi pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran aktor pemerintah beserta aktor non-pemerintah, sekaligus membedah hubungan antara dinamika politik lokal dengan efektivitas kebijakan ekowisata di Kabupaten Barru. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif, di mana data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci dari unsur legislatif, eksekutif, serta masyarakat lokal melalui teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik lokal menjadi determinan utama yang menghambat efektivitas kebijakan akibat dominasi politik anggaran yang lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik berskala besar dibandingkan pelestarian lingkungan. Kondisi tersebut memicu terjadinya tantangan institusional berupa vakum regulasi tingkat daerah yang mengakibatkan fragmentasi birokrasi serta kebingungan kewenangan pada instansi teknis pelaksana. Fakta empiris menunjukkan terjadinya penurunan drastis pada kunjungan dan pendapatan objek wisata milik pemerintah, sementara sektor swasta mengalami pertumbuhan masif. Kelemahan institusi formal negara tersebut mendorong munculnya inisiatif akar rumput dari aktor non-pemerintah di tingkat desa yang mengambil alih peran tata kelola secara swadaya, meskipun inisiatif tersebut terancam stagnasi akibat ketiadaan dukungan sistemik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tata kelola kolaboratif di Kabupaten Barru belum terwujud secara ideal akibat absennya forum pengambilan keputusan yang inklusif. Sebagai rekomendasi, pemerintah daerah perlu segera merumuskan peraturan daerah yang memandatkan pembentukan dewan ekowisata kolaboratif guna menyinergikan peran pengelola pemerintah, desa, dan swasta ke dalam satu visi pembangunan yang berkelanjutan.