Reorientation of Indonesian Criminal Law Politics: Shifting Paradigm from Retributive to Restorative in Death Penalty Regulation

Abstrak

Pergeseran paradigma pemidanaan global yang semakin meninggalkan pendekatan retributif demi perlindungan hak asasi manusia menciptakan antinomi norma dalam sistem hukum Indonesia. Antinomi tersebut terjadi antara jaminan hak hidup konstitusional dan eksistensi pidana mati yang masih dipertahankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi model reorientasi kebijakan pidana nasional dari paradigma retributif menuju restoratif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis mekanisme yuridis pelaksanaan pidana mati bersyarat pasca diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan sekunder dari literatur dan laporan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun merupakan kompromi transisional atau quasi-abolitionist. Kompromi ini bertujuan untuk menjembatani tuntutan global dan kebutuhan pertahanan sosial domestik. Namun, kekosongan norma terkait indikator penilaian “sikap terpuji” selama masa percobaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, integrasi prinsip keadilan restoratif melalui pemulihan kerugian negara (untuk korupsi) dan kontribusi pemutusan mata rantai kejahatan (untuk narkotika) menjadi keharusan imperatif sebagai parameter objektif perubahan hukuman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme masa percobaan harus dimaknai sebagai momentum rehabilitasi yang terukur, bukan sekadar penundaan eksekusi. Hal ini membutuhkan aturan pelaksana teknis berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung.