Demarcation of Criminal Liability of Notary Publics in the Falsification of Authentic Deeds: Examination of Supreme Court Decision Number 933 K/Pid/2023

Abstrak

Notaris sebagai pejabat umum mengemban kewenangan atribusi untuk menerbitkan akta autentik, namun instrumen ini rentan dimanipulasi akibat pengabaian prinsip kehati-hatian. Problematika krusial muncul akibat ketiadaan parameter dogmatis yang seragam dalam membedakan kelalaian administratif profesi dengan niat jahat notaris dalam tindak pidana pemalsuan. Hal ini berimplikasi pada timbulnya kerugian perdata yang masif bagi pihak ketiga dan memicu disparitas putusan peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi batas demarkasi antara kelalaian administratif dan kesengajaan bersyarat, serta merekonstruksi penerapan doktrin penyertaan terhadap pejabat umum berdasarkan eksaminasi atas pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/2023. Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, bahan hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif yuridis dengan penalaran silogisme deduktif. Hasil eksaminasi membuktikan bahwa tindakan aktif notaris yang mengabaikan peringatan tertulis yang nyata terkait dokumen cacat dan memasukkannya ke dalam minuta akta mengonversi kealpaan menjadi kesengajaan bersyarat yang secara sah memenuhi unsur Pasal 264 ayat (1) KUHP. Perbuatan ini memenuhi syarat pelaksanaan fisik bersama dalam kejahatan pemalsuan surat autentik. Tindakan tersebut mendegradasi kekuatan pembuktian sempurna dari akta menjadi akta di bawah tangan, serta mengakibatkan kerugian perdata yang mencapai miliaran rupiah. Putusan kasasi tersebut secara absolut menetapkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, sekaligus menggugurkan hak perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mandat kenotariatan tidak memberikan imunitas terhadap kejahatan struktural. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya reformasi regulasi pengawasan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk mencabut perlindungan profesi pada tahap penyidikan awal apabila terbukti terdapat tindakan aktif, serta menetapkan putusan ini sebagai yurisprudensi tetap demi mengembalikan kepastian hukum instrumen pembuktian di Indonesia.