Legal Analysis of Criminal Liability for Theft of State-Owned Enterprise Assets: A Study of Pekanbaru District Court Decision Number 1008/Pid.B/2025/PN Pbr

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kejahatan terhadap komponen infrastruktur vital negara yang kerap dijatuhi putusan pemidanaan minimalis oleh institusi peradilan, sehingga mencederai pelindungan aset strategis publik. Permasalahan utama dalam studi ini berpusat pada anomali disparitas pemidanaan dalam Putusan Nomor 1008/Pid.B/2025/PN Pbr. Dalam perkara tersebut, tindak pidana berupa pembongkaran baut menara transmisi milik PT PLN hanya dijatuhi sanksi pidana penjara selama satu tahun dan sepuluh bulan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara dogmatik pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta mengkritisi rasionalitas pertimbangan hakim yang menerapkan teori memperbaiki (verbeteringstheorie) bagi pelaku dewasa. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum dianalisis secara normatif-kualitatif melalui penalaran silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum telah berhasil membuktikan seluruh unsur pencurian dengan pemberatan dan perbuatan berlanjut secara sempurna. Namun, ditemukan kegagalan sistemik yang bermula dari rendahnya tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum, yang kemudian diperparah oleh kekeliruan penalaran logis hakim dalam memanipulasi profil terdakwa yang berusia tiga puluh tujuh tahun sebagai individu yang masih muda demi menjustifikasi pemaafan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penerapan teori memperbaiki pada pelaku dewasa yang mengeksekusi kejahatan terencana secara berulang mencederai keadilan publik dan meruntuhkan fungsi penjeraan hukum pidana. Implikasi penelitian ini menuntut perlunya rekonstruksi paradigma aparat penegak hukum serta penerbitan pedoman penuntutan khusus guna menjamin pelindungan maksimal terhadap objek vital nasional.