Policy Reconstruction in Combating Petty Corruption: Towards Progressive, Economic, and Utilitarian Justice

Abstrak

Pemberantasan tindak pidana korupsi berskala kecil di Indonesia menimbulkan persoalan normatif dan anggaran ketika biaya penanganan perkara lebih besar daripada nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang hendak dipulihkan. Persoalan ini tidak dapat dipahami sebagai pembelaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena korupsi tetap merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara serta hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Permasalahan utama terletak pada ketiadaan kategorisasi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam hukum positif, sehingga perkara korupsi bernilai kecil tetap diproses melalui mekanisme peradilan pidana formal. Kondisi tersebut berkaitan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus dipidananya pelaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengatur kategori pidana denda, tetapi belum menetapkan klasifikasi nominal kerugian negara. Hambatan tersebut diperkuat oleh Pasal 82 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang mengecualikan tindak pidana korupsi dari mekanisme Keadilan Restoratif. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi urgensi pembaruan hukum dan mengonstruksi Model Keadilan Progresif-Ekonomik-Utilitarian sebagai rekomendasi preskriptif bagi pembentuk undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, filosofis, dan perbandingan yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemrosesan perkara korupsi bernilai mikro melalui mekanisme peradilan pidana formal dapat menimbulkan kerugian kumulatif bagi negara, yaitu kerugian akibat tindak pidana dan kerugian tambahan akibat biaya penegakan hukum yang tidak sebanding. Sebagai solusi preskriptif, Model Keadilan Progresif-Ekonomik-Utilitarian menuntut perubahan terbatas terhadap norma pemidanaan, pemberian dasar hukum bagi penerapan Keadilan Restoratif secara terbatas, dan pelegalan ambang batas kerugian negara maksimal Rp50 juta sebagai hukum yang dicita-citakan (ius constituendum). Mekanisme tersebut wajib diikat dengan pengembalian kerugian minimal 200% dari nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang ditimbulkan untuk mencegah impunitas. Dengan demikian, model tersebut diarahkan sebagai mekanisme pemulihan kerugian yang ketat guna melindungi keuangan negara serta hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.