The Effectiveness of Law Enforcement on Cybercrime: A Case Study of Online Fraud in South Sulawesi

Abstrak

Eskalasi tindak pidana penipuan siber di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menghadirkan tantangan serius bagi otoritas penegak hukum, terutama ketika dihadapkan pada keterbatasan instrumen regulasi konvensional yang gagal menjangkau karakteristik kejahatan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam disparitas penegakan hukum yang dipicu oleh kesenjangan normatif antara penerapan Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya, mengevaluasi hambatan struktural dan kultural yang mendistorsi efektivitas penyidikan, serta memproyeksikan solusi sistemik melalui transisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Menggunakan metode penelitian socio-legal dengan pendekatan kualitatif, studi ini mengintegrasikan analisis doktrinal dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap penyidik, hakim, dan korban. Hasil penelitian mengungkap fakta krusial mengenai disharmoni regulasi, di mana aparat penegak hukum mengalami inersia dalam memanfaatkan wewenang pemutusan akses digital akibat ketidaksiapan infrastruktur forensik di tingkat kewilayahan dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Fenomena ini menciptakan paradoks penegakan hukum yang tumpul dan melanggengkan disparitas putusan pengadilan. Sebagai simpulan, penelitian ini menegaskan bahwa reformasi parsial tidak lagi memadai untuk mengatasi kompleksitas kejahatan siber. Implikasi studi merekomendasikan langkah konkret berupa penyusunan prosedur operasional standar yang adaptif terhadap Pasal 493 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, desentralisasi laboratorium forensik, serta adopsi inovasi sanksi pencabutan hak akses internet sebagai strategi pemidanaan futuristik yang menjamin kepastian hukum dan keadilan restoratif.