The Judge’s Role in the Effectiveness of Anti-Corruption Enforcement in Indonesia: A Juridical Analysis

Abstrak

Efektivitas penegakan hukum antikorupsi di Indonesia mengalami krisis legitimasi yang serius. Kondisi ini ditandai oleh paradoks antara kerangka hukum yang kuat di atas kertas dan implementasi yang lemah dalam praktik, sehingga menggerus kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran sentral hakim dalam menentukan efektivitas tersebut. Fokus analisis diarahkan pada problematika penafsiran norma hukum dan tantangan sistemis yang menghambat kinerja yudisial. Melalui pendekatan hukum normatif yang diperkuat dengan studi kasus, penelitian ini menerapkan analisis isi kualitatif untuk membedah pertimbangan hukum dalam dua putusan kunci Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan adanya perlakuan hukum yang berbeda secara diametral. Di satu sisi, pengadilan mampu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa individu (oknum hakim) melalui penerapan hukum yang prosedural. Namun di sisi lain, pengadilan justru melepaskan lima korporasi besar dari segala tuntutan hukum dalam kasus korupsi yang merugikan perekonomian negara. Putusan tersebut didasarkan pada argumen legalistik bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dualisme ini mengonfirmasi bahwa efektivitas penegakan hukum masih bersifat sporadis dan dilemahkan oleh disparitas kapasitas profesional hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum, khususnya dalam kejahatan korporasi yang kompleks. Disimpulkan bahwa tanpa reformasi yudisial yang sistemis untuk menyeragamkan penafsiran hukum dan memperkuat akuntabilitas, maka penegakan hukum antikorupsi akan tetap tumpul saat berhadapan dengan aktor ekonomi yang kuat.