Urgensi Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pidana Kerja Sosial di Indonesia Berdasarkan KUHP Baru

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi dalam memberikan gagasan rancangan peraturan pemerintah tentang pidana kerja sosial dari perspektif hukum pidana Indonesia, serta membandingkannya dengan praktik di Kanada dan Belanda. Metode penelitian hukum normatif digunakan, dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 menandai pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif. Perbandingan dengan Kanada dan Belanda memberikan wawasan berharga tentang implementasi pidana kerja sosial yang efektif dan berkeadilan. Prinsip-prinsip keadilan restoratif dan utilitarianisme, serta pengaturan yang komprehensif dalam KUHP kanada dan KUHP Belanda, dapat menjadi referensi dalam merumuskan peraturan pemerintah yang kokoh di Indonesia. Urgensi pembentukan peraturan pemerintah ini didasari oleh kebutuhan akan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan optimalisasi manfaat pidana kerja sosial bagi terpidana, sehingga pidana ini tidak hanya menjadi alternatif hukuman, tetapi juga instrumen efektif dalam mencapai rehabilitasi dan reintegrasi sosial terpidana. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada Pemerintah untuk segera merumuskan Peraturan Pemerintah tentang Pidana Kerja Sosial, dengan mempertimbangkan praktik terbaik dari negara lain dan memperhatikan undang-undang terkait. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, direkomendasikan untuk mempertimbangkan amendemen atas UU Nomor 8 Tahun 1981 terkait pengaturan pelaksanaan pidana kerja sosial, guna memastikan keselarasan dan kejelasan hukum antara KUHAP dan KUHP baru, serta memberikan landasan hukum yang kuat bagi Kejaksaan dalam menjalankan tugas pengawasan.