Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua dan Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi: Studi Putusan Pengadilan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kepentingan hukum MRP sebagai perwujudan kebijakan desentralisasi asimetris dan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 47/PUU-XIX/2021. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus serta mengumpulkan data melalui teknik studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi asimetris mengutamakan kekhususan, keunikan, keragaman daerah, dan kesatuan masyarakat melalui hukum adat dan hak tradisional. Pemberian otonomi khusus bagi Papua bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat adat. MRP yang dibentuk sebagai representasi budaya dengan kewenangan khusus melindungi hak-hak orang asli Papua menilai beberapa ketentuan dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 dan UU Nomor 2 Tahun 2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebaliknya, permohonan MRP tidak mengandung persoalan konstitusional, bahkan ada yang sejalan dengan kepentingan Pemerintah Daerah. Dalam Putusan 47/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagian permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya. Oleh karena itu, disarankan agar MRP berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk memperjuangkan kepentingan orang asli Papua. Pemerintah juga harus terus memantau perkembangan dan mengevaluasi kebijakan desentralisasi asimetris dalam mengurangi kesenjangan dan meningkatkan taraf hidup orang asli Papua. Lebih lanjut, Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak orang asli Papua tetap dilindungi dan dihormati.