Legal Consequences of a Morally Defective (Fasiq) Instrumental Witness on the Execution of Sharia Financing Collateral: A Comparative Approach

Abstrak

Disparitas kedudukan saksi instrumenter dalam pembuatan akta pembiayaan syariah bersumber dari benturan antara rasionalitas formil hukum positif dan nilai ontologis hukum Islam. Praktik kenotariatan cenderung berorientasi pada pemenuhan syarat administratif tanpa membebani saksi dengan pertanggungjawaban materiil, sedangkan hukum Islam secara mutlak menuntut kualifikasi ‘adalah (integritas moral tertinggi). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji komparasi dogmatik kedudukan saksi instrumenter dalam kedua rezim hukum tersebut dan menganalisis implikasinya terhadap keabsahan akad serta kekuatan eksekutorial jaminan Hak Tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan saksi yang cacat integritas moral (fasik) mendegradasi kekuatan pembuktian akta menjadi akta di bawah tangan berdasarkan hukum positif dan menjadikan status akad tersebut fasid (cacat atributif sehingga dapat dibatalkan) dalam hukum Islam. Konsekuensi dogmatik dari kecacatan ganda pada perjanjian pokok ini berimplikasi fatal terhadap instrumen accessoir (perjanjian ikutan). Sertifikat jaminan Hak Tanggungan secara otomatis kehilangan landasan legitimasi teologisnya, sehingga lumpuh dalam melaksanakan parate executie (klausula eksekusi langsung) di Pengadilan Agama. Sebagai kesimpulan, pengabaian terhadap integritas saksi meruntuhkan seluruh arsitektur pelindungan hukum bagi kreditur. Oleh karena itu, integrasi doktrin fiqh muamalah ke dalam pedoman teknis kenotariatan mutlak diperlukan untuk mencegah malapraktik administratif dan melindungi keabsahan transaksi ekonomi syariah.