Restriction of Civil Liability for Beneficial Owners in Bankruptcy Disputes Arising from Homologation Default: An Analysis of the Separate Corporate Veil Doctrine

Abstrak

Kepailitan PT Sritex yang bersumber dari wanprestasi homologasi memicu diskursus yuridis mengenai upaya kreditor dalam menuntut pertanggungjawaban yang melampaui batas pelindungan entitas korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis batasan pelindungan separate corporate veil serta menganalisis kedudukan pemilik manfaat dalam sengketa kepailitan akibat kegagalan restrukturisasi utang. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, analisis dilakukan secara deduktif menggunakan metode hermeneutika hukum terhadap instrumen regulasi keperdataan. Hasil penelitian membuktikan bahwa pembatalan homologasi merupakan wanprestasi perdata murni yang tidak serta-merta mengesampingkan kemandirian badan hukum. Kreditor kontraktual terhalang oleh beban pembuktian mutlak, di mana penerapan doktrin piercing the corporate veil ditolak tanpa adanya alat bukti materiil mengenai perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan entitas perseroan. Lebih lanjut, status pemilik manfaat secara dogmatik teridentifikasi eksklusif sebagai instrumen kepatuhan administratif di ranah hukum publik. Penetapan administratif tersebut tidak memiliki kekuatan yuridis untuk membatalkan prinsip tanggung jawab terbatas dalam kepailitan perdata tanpa pembuktian kausalitas kerugian nyata. Simpulannya, pertanggungjawaban utang perseroan pailit tidak dapat dibebankan pada harta kekayaan pribadi pemegang saham maupun pemilik manfaat secara otomatis. Kepastian hukum ini menuntut badan peradilan untuk memperketat standar pembuktian guna melindungi iklim investasi berisiko terbatas di Indonesia.