Legal Certainty Concerning Asset Separation and the Limits of Sole Shareholder Liability in Indonesian Single-Member Companies

Abstrak

Perseroan perorangan memungkinkan pelaku usaha mikro dan kecil memperoleh status badan hukum melalui pendirian oleh satu orang. Perangkapan kedudukan sebagai pendiri, pemegang saham tunggal, dan direktur menimbulkan persoalan mengenai pemisahan kekayaan, kapasitas hukum, serta dasar pembebanan tanggung jawab pribadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum atas pemisahan kekayaan dan batas tanggung jawab pemegang saham tunggal berdasarkan Pasal 153J Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 setelah amendemen. Penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan fungsional secara terbatas. Analisis dilakukan melalui identifikasi status badan hukum, pembedaan kapasitas, klasifikasi dasar pertanggungjawaban pribadi, penguraian unsur setiap pengecualian, serta penentuan dasar hukum materiil dan cakupan pemulihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepribadian hukum, pemisahan kekayaan, dan tanggung jawab terbatas merupakan konsep yang saling berkaitan, tetapi tidak identik. Status badan hukum memisahkan Perseroan dari pemegang saham tunggal, tetapi tidak mengalihkan seluruh kekayaan pendiri secara otomatis kepada Perseroan. Kepemilikan tunggal dan perangkapan kapasitas juga tidak dengan sendirinya menimbulkan tanggung jawab pribadi. Setiap pengecualian dalam Pasal 153J ayat (2) harus diuji berdasarkan unsurnya. Kewajiban pribadi yang mempunyai dasar pertanggungjawaban mandiri harus dibedakan dari tidak berlakunya perlindungan tanggung jawab terbatas. Penelitian ini merumuskan parameter sebelas tahap yang menghubungkan kejelasan norma, ketepatan kapasitas, keterlacakan unsur dan fakta, serta keterdugaan akibat hukum. Parameter tersebut membedakan tidak berlakunya perlindungan, dasar hukum materiil pertanggungjawaban, dan bentuk serta cakupan pemulihan.