Evidentiary Standards and Limits of Criminal Liability for False Testimony under Oath in Indonesia’s Criminal Justice System

Abstrak

Persoalan utama dalam pembuktian keterangan palsu di atas sumpah terjadi ketika ketidakbenaran objektif diperlakukan sebagai bukti langsung mengenai kesengajaan terdakwa. Penelitian ini bertujuan merumuskan standar pembuktian unsur objektif, pembuktian kesalahan terdakwa, batas pertanggungjawaban pidana, dan struktur pertimbangan hukum hakim berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dan bahan nonhukum pendukung dianalisis secara yuridis kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penelitian ini merumuskan kerangka pembuktian dua tahap. Tahap pertama mencakup keadaan hukum pemberian keterangan, sumpah atau bentuk lain yang disamakan dengannya, bentuk dan cara pemberian, atribusi perbuatan, bagian keterangan yang didakwakan palsu, fakta pembanding, serta fungsi dan keabsahan alat bukti. Tahap kedua mencakup pengetahuan aktual atas ketidakbenaran, kehendak memberikan keterangan, fakta tidak langsung, penjelasan alternatif, kemampuan bertanggung jawab, dan alasan pemaaf. Motif, inkonsistensi, jabatan, akses berdasarkan hubungan hukum, atau tindakan selama pemeriksaan tidak cukup menjadi satu-satunya dasar kesengajaan. Tidak terbuktinya pengetahuan atau kesengajaan mengakibatkan putusan bebas. Keberadaan dasar peniadaan pidana setelah perbuatan dan kesalahan terbukti mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi unsur, fakta, alat bukti, keadaan batin, dan struktur pertimbangan hukum hakim dalam satu model pembuktian prospektif terhadap rezim hukum pidana baru.