Distortion of the Supervisory Function of the Village Consultative Body over Village Fund Management in Radda Village

Abstrak

Pengarusutamaan otonomi daerah menempatkan BPD sebagai instrumen penting dalam mempertahankan penyeimbangan kelembagaan pada tata kelola keuangan desa. Dalam praktiknya, kewenangan normatif tersebut dikaitkan dengan realitas sosiologis di wilayah pascabencana Desa Radda yang menunjukkan pelemahan fungsi pengawasan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap pengelolaan anggaran, serta mengevaluasi hambatan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif-empiris untuk menguji kesenjangan antara instrumen regulasi dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pencatatan keuangan melalui sistem administratif belum cukup menjamin kepatuhan substantif dalam pelaksanaan program fisik. Pengawasan internal BPD masih mengalami pelemahan akibat rendahnya literasi hukum administrasi dan keterbatasan pemahaman teknis anggota perwakilan. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya tindakan sepihak oleh Kepala Desa dalam mengubah program tanpa musyawarah formal, sehingga fungsi pengawasan BPD cenderung terbatas pada mekanisme pengawasan retrospektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas regulatif BPD melalui penyuluhan hukum administrasi, pelatihan verifikasi teknis anggaran, dan dukungan kebijakan daerah untuk memulihkan fungsi pengawasan internal dalam tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel.