Examination of the Sentencing Framework and the Application of Concurrent Offences to Fuel Oil Counterfeiting in Downstream Business Activities

Abstrak

Tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi merupakan tindak pidana ekonomi yang melibatkan beberapa perbuatan pidana. Perbuatan tersebut mengganggu ketertiban tata niaga bahan bakar minyak, merugikan konsumen, serta mengurangi efektivitas pengawasan negara terhadap distribusi energi. Penelitian ini bertujuan mengeksaminasi konstruksi pemidanaan terhadap pemalsuan bahan bakar minyak dan menilai implikasi kebijakan penyesuaian pidana terhadap efektivitas pemidanaan dalam rezim hukum perminyakan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, sebagaimana ketentuan pidananya telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, tetap menjadi dasar utama pemidanaan terhadap pemalsuan bahan bakar minyak. Penerapan perbarengan tindak pidana harus dibangun berdasarkan kesesuaian unsur perbuatan, subjek hukum, dan fakta hukum perkara. Penyesuaian pidana menimbulkan permasalahan yuridis karena mengubah sifat ancaman dari kumulatif menjadi alternatif-kumulatif serta menurunkan pidana denda menjadi kategori V. Perubahan tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pidana denda, terutama terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi tuntutan dalam konstruksi perbarengan tindak pidana dan pembentukan ketentuan pidana sektoral baru secara eksplisit agar batas maksimum pidana denda tetap proporsional dengan tingkat kesalahan, akibat, dan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.