Human Rights Protection in the Digital Sphere: The Problematics of Legal Certainty and Its Relevance to the SDGs

Abstrak

Transformasi teknologi digital memicu benturan norma antara jaminan kebebasan berekspresi dan pelindungan hak atas privasi dalam tatanan hukum nasional. Pembaruan regulasi elektronik terbukti menyisakan kelemahan gramatikal berupa ketentuan multitafsir, ambiguitas instrumen pelindungan bagi pembela hak asasi manusia, serta kekosongan norma dalam merespons inovasi kecerdasan buatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi problematika kepastian hukum dalam tata kelola ruang digital di Indonesia dan mengonstruksikan desain harmonisasi instrumen hukum nasional agar selaras dengan target SDGs. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis bahan hukum secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian membuktikan bahwa regulasi eksisting gagal memberikan kepastian hukum akibat ketiadaan otoritas pengawas yang mutlak independen. Subordinasi lembaga pengawas pelindungan data di bawah kekuasaan eksekutif melumpuhkan objektivitas penegakan sanksi dan merepresentasikan cacat struktural yang bertentangan dengan prinsip keadilan institusional global. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang direkomendasikan untuk segera merombak desain otoritas pengawas menjadi independen serta mewajibkan pelaksanaan asesmen dampak hak asasi manusia bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik guna mewujudkan ekosistem digital yang berkeadilan.