Recalibration of Authority in Handling Corruption Crimes after Law Number 20 of 2025: A KPK-Centered Investigation and Prosecution Model

Abstrak

Penanganan tindak pidana korupsi pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menghadirkan persoalan konfigurasi kewenangan karena Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK masih memiliki dasar kewenangan masing-masing dalam hukum positif. Pluralitas kelembagaan tersebut menyediakan dukungan institusional bagi pemberantasan korupsi, tetapi juga berpotensi menimbulkan persinggungan kewenangan atas perkara yang sama, ketidakselarasan koordinasi, dan risiko konflik kepentingan institusional. Penelitian ini bertujuan menganalisis konfigurasi kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, mengkaji risiko konflik kepentingan institusional, dan merumuskan model perlindungan hukum normatif berbasis rekalibrasi kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis-preskriptif melalui telaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum yang berlaku, penanganan tindak pidana korupsi masih dilaksanakan melalui pluralitas kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Namun, pluralitas tersebut belum sepenuhnya didukung oleh desain operasional yang mampu menentukan pengendali fungsional perkara secara tegas, objektif, dan akuntabel. Penelitian ini merumuskan model pembaruan hukum berupa pemusatan fungsional penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi pada KPK, dengan tetap memungkinkan pelibatan keahlian anggota Kepolisian dan Jaksa melalui mekanisme penugasan dalam struktur Komisi. Model tersebut perlu disertai amendemen undang-undang sektoral, penguatan kapasitas kelembagaan KPK, standar koordinasi, pengawasan etik, dan evaluasi kelembagaan untuk memperkuat kepastian hukum, independensi, akuntabilitas, dan efektivitas pemberantasan korupsi.