Juridical Review of the Transformation of the Pledge Concept into a Bullion Bank by PT Pegadaian Indonesia Based on FSA Regulation Number 17 of 2024

Abstrak

Dinamika makroekonomi mendorong transformasi ontologis emas dari sekadar jaminan kebendaan fisik yang statis menjadi instrumen keuangan aktif berskala digital. Pergeseran ini dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2024, yang memberikan wewenang bagi PT Pegadaian untuk beroperasi sebagai entitas Bank Bulion. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi yuridis konsep gadai menjadi layanan Bank Bulion serta mengevaluasi implikasi hukum dan kerentanan pelindungan bagi nasabah. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara preskriptif melalui penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis atas pergeseran hubungan hukum tersebut. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa PT Pegadaian secara esensial telah menjalankan fungsi intermediasi yang identik dengan sistem perbankan melalui skema rekening tanpa alokasi fisik spesifik. Namun demikian, perluasan wewenang ini memicu implikasi hukum berupa potensi disharmonisasi asas dengan regulasi perdagangan komoditas sektoral, ancaman sengketa hak kekayaan intelektual atas sistem pangkalan data, serta ketidaksiapan infrastruktur kepatuhan berstandar global. Temuan paling krusial mengindikasikan adanya kekosongan hukum akibat ketiadaan mekanisme lembaga penjamin simpanan khusus komoditas logam mulia, yang menempatkan nasabah pada titik kerentanan tertinggi apabila terjadi kegagalan operasional. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah didesak untuk segera memformulasikan regulasi penjaminan simpanan komoditas emas. Lebih lanjut, badan usaha diwajibkan untuk menerapkan asas transparansi melalui audit cadangan emas secara berkala, yang harus diiringi dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat guna memastikan keberlanjutan ekosistem investasi yang berkeadilan.