Transplanting the Right of Publicity as a Property Right over AI Voice Cloning: A Comparative Analysis of Indonesia, Thailand, the US, and the EU

Abstrak

Eksploitasi identitas suara oleh perusahaan pengembang dan perusahaan pengguna kecerdasan buatan melalui teknologi peniruan suara telah menimbulkan kerugian ekonomi yang nyata. Permasalahan mendasar terletak pada sistem hukum positif di Indonesia dan Thailand yang mengalami hambatan kualifikasi. Instrumen perdata seperti perbuatan melawan hukum menjadi lumpuh karena rezim hukum siber, kekayaan intelektual, dan pelindungan data gagal mengkualifikasikan suara sebagai objek hak kebendaan komersial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif hambatan kualifikasi hukum perdata tersebut dengan tolok ukur Amerika Serikat serta Uni Eropa, sekaligus merumuskan preskripsi transplantasi doktrin hak atas publisitas. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual untuk membedah instrumen domestik serta yurisprudensi asing secara komprehensif. Hasil analisis komparatif menegaskan supremasi Amerika Serikat dalam mengakui suara sebagai hak kebendaan. Standar pelindungan ini disempurnakan oleh lapisan pembatasan etis berupa pelarangan mutlak sebagai standar dasar dari Uni Eropa. Mengatasi kelumpuhan domestik mewajibkan adanya rekonseptualisasi batasan benda pada KUHPerdata. Pengakuan suara sebagai benda tidak berwujud akan secara langsung mengaktifkan instrumen gugatan perbuatan melawan hukum. Aktivasi ini bertujuan untuk menuntut penyerahan keuntungan komersial dari entitas pengembang kecerdasan buatan yang melatih algoritma tanpa izin. Gugatan ini juga berlaku bagi entitas pengguna komersial yang melakukan aktivitas periklanan melalui peniruan suara. Kesimpulan penelitian ini menetapkan bahwa adopsi hak atas publisitas mensyaratkan pembentukan regulasi khusus untuk pelindungan hak kepribadian. Regulasi tersebut wajib merinci secara tegas pemisahan pertanggungjawaban korporasi dan mengadopsi standar persetujuan berlapis. Aturan ini juga wajib memuat pengecualian penggunaan wajar untuk menjaga keseimbangan antara pelindungan hak milik ekonomi dan kebebasan berekspresi di dalam masyarakat.