Finality and Binding Force of Constitutional Court Decisions: An Analysis of Original Intent and Executory Problematics in the Judicial Review of Law

Abstrak

Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang dirancang sebagai instrumen pengimbangan kekuasaan untuk membatasi kesewenang-wenangan pembentuk undang-undang. Daya ikat yang berlaku umum tersebut pada kenyataannya berbenturan dengan ketiadaan instrumen aparatur eksekutorial, sehingga melahirkan kekosongan hukum acara eksekusi pada tingkat undang-undang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna esensial dari daya ikat putusan melalui penelusuran sejarah konstitusi, sekaligus mengonstruksikan analisis yuridis terhadap problematika eksekutorial guna merumuskan tata kelola tindak lanjut yang menjamin kepastian hukum. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah untuk menganalisis bahan hukum secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehendak orisinal (original intent) dari para perumus amendemen menempatkan putusan peradilan konstitusi sebagai instrumen kendali mutlak terhadap dominasi lembaga pembentuk undang-undang. Namun, penghapusan batas waktu tindak lanjut putusan telah melegitimasi arogansi kelembagaan yang bermuara pada fenomena pembangkangan konstitusi. Tindakan legislatif dan eksekutif yang secara sengaja menghidupkan kembali norma inkonstitusional membuktikan adanya eksploitasi terhadap celah kelemahan tata kelola eksekusi. Penyelesaian atas permasalahan ini menuntut restrukturisasi komprehensif yang mengintegrasikan pendekatan perintah peradilan progresif dengan kewajiban legislasi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan urgensi amendemen terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk menyisipkan kewajiban pelembagaan putusan peradilan konstitusi ke dalam Program Legislasi Nasional dengan batas waktu maksimal satu tahun, guna memutus mata rantai pembangkangan oleh pembentuk undang-undang positif.