Legal Position of the Professional Disciplinary Council: Central Authority for Disciplinary Enforcement of Medical and Healthcare Professionals in Hospitals

Abstrak

Transformasi tata kelola kesehatan nasional pascapengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menandai pergeseran paradigma penegakan disiplin yang radikal dari rezim otonomi profesi menuju rezim penegakan yang berpusat pada negara (state-centered enforcement). Sentralisasi kekuasaan ini memicu problematika hukum administrasi terkait independensi kelembagaan MDP, yang mengalami anomali subordinasi pertanggungjawaban kepada Menteri Kesehatan, serta memunculkan benturan kewenangan prosedural dengan otonomi manajerial fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum, supremasi prosedural, dan limitasi yurisdiksi materiil MDP sebagai sentrum penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini membedah koherensi norma dalam regulasi mutakhir. Hasil penelitian membuktikan bahwa MDP memiliki kewenangan atributif mutlak yang secara sah menganulir tradisi penyelesaian sengketa kolegial, termasuk memberlakukan larangan mediasi internal di rumah sakit. Secara fungsional, Majelis bertindak sebagai lembaga penentu prejudisial yang wajib menerbitkan rekomendasi sebelum penegakan hukum pidana dieksekusi, dengan batasan yurisdiksi pada 17 jenis pelanggaran disiplin yang bersifat limitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dominasi eksekutif dalam penegakan disiplin memberikan kepastian hukum melalui objektivitas parameter pelanggaran, namun menuntut restrukturisasi total regulasi internal rumah sakit agar tunduk pada supremasi hukum administrasi negara.