Deconstruction of Legal Liability for Road Users in Whoosh Feeder Train Accidents at Unguarded Level Crossings

Abstrak

Pengoperasian Kereta Api Feeder Whoosh pada perlintasan sebidang tanpa palang telah memicu rentetan kecelakaan fatal yang menempatkan masyarakat pengguna jalan sebagai korban kecelakaan yang rentan. Ironisnya, korban menghadapi disparitas pelindungan akibat limitasi asuransi sosial negara yang mereduksi pemulihan kerugian harta benda, serta regulasi sektoral yang memfasilitasi pelindungan semu bagi operator. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksikan kedudukan hukum korban kecelakaan, mendekonstruksi asumsi kelalaian manusia menjadi kelalaian sistemik korporasi, serta merumuskan skema pertanggungjawaban perdata secara tanggung renteng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menganalisis secara kualitatif deduktif berbagai instrumen regulasi perkeretaapian, lalu lintas, dan hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pemulihan kerugian materiil merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas kemanfaatan (zweckmässigkeit) dan kepastian hukum (rechtssicherheit). Tekanan jadwal integrasi waktu (bundling) terbukti mengakibatkan kegagalan pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian, sehingga mengalihkan beban pertanggungjawaban kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui penerapan doktrin tanggung jawab pengganti. Lebih lanjut, ketiadaan palang pintu pada jalan raya merupakan bentuk pembiaran (omission) prasarana oleh Pemerintah Daerah yang melanggar standar kelaikan jalan, yang memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelalaian administratif negara dan korporasi tersebut secara paripurna memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Sebagai rekomendasi, kekuasaan kehakiman wajib menerapkan gugatan ganti kerugian materiil secara tanggung renteng melalui instrumen Pasal 1365 juncto Pasal 1366 KUHPerdata, diiringi dengan revisi legislasi secara komprehensif guna merestorasi keadilan (gerechtigkeit) bagi masyarakat sipil.