Juridical Analysis of the Imposition of Imprisonment and Measures for a Juvenile Sexual Offender with Recidivist Status: A Study of Rokan Hilir District Court Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rhl

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dilema penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak berstatus residivis dengan karakteristik perilaku pemangsa (predatoris). Fenomena ini secara nyata menantang prinsip fundamental perlindungan anak yang selama ini memprioritaskan penyelesaian perkara di luar pengadilan (diversi). Berbeda dengan pendekatan umum yang cenderung terjebak pada pilihan biner antara pemidanaan retributif atau pembebasan murni, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas dan efektivitas penerapan Sistem Jalur Ganda (Double Track System) dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rhl. Putusan ini menjadi respons yuridis atas tertutupnya ruang diversi bagi pelaku pengulangan tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan kasus dan didukung analisis mendalam terhadap berbagai referensi literatur terkini, penelitian ini menemukan bahwa hakim menerapkan pidana gabungan berupa pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan tindakan pelatihan kerja selama 6 bulan. Temuan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada pembuktian unsur kekerasan yang bersifat sistematis, yaitu penargetan, pengisolasian, dan penguasaan mutlak (targeting-isolating-overpowering). Selain itu, status residivisme anak secara hukum menggugurkan hak diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam konteks anak residivis, perlindungan hukum tidak dimanifestasikan melalui pelepasan dari tuntutan. Sebaliknya, perlindungan diwujudkan melalui rehabilitasi wajib yang terstruktur di dalam lembaga tertutup. Implikasi teoretis dan praktis dari penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum lebih eksplisit mencantumkan status residivisme dan profil risiko pelaku sebagai dasar pertimbangan pemberat dalam amar putusan. Hal ini penting guna menjamin keseimbangan antara pembinaan pelaku dan perlindungan masyarakat dari potensi kejahatan berulang.