Institutional Reconstruction of the House of Representatives: A Constitutional Critique and the Crisis of Popular Representation

Abstrak

DPR sebagai manifestasi kedaulatan rakyat kini menghadapi sorotan tajam akibat disfungsi struktural dalam pelaksanaan tri-fungsinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kritik konstitusional terhadap disfungsi legislasi, pengawasan, dan krisis representasi di bawah hegemoni partai politik, serta merumuskan konsep rekonstruksi kelembagaan melalui perubahan undang-undang terkait. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini membedah kesenjangan antara desain konstitusional UUD NRI Tahun 1945 dengan realitas implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR periode 2019-2024 mengalami hegemoni legislasi yang ditandai dengan praktik hiper-regulasi dan dominasi absolut atas DPD dalam sistem bikameral lunak. Selain itu, fungsi pengawasan mengalami kelumpuhan akibat hambatan prosedural kuorum hak angket dan subordinasi politik terhadap eksekutif. Akar permasalahan fundamental terletak pada krisis representasi, di mana mandat konstitusional wakil rakyat telah didegenerasi oleh kedaulatan partai melalui mekanisme penggantian antarwaktu (recall) yang sepihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi kelembagaan tidak dapat ditempuh melalui pembubaran lembaga, melainkan harus melalui reformasi regulasi yang mencakup penerapan regulatory guillotine, reformulasi syarat hak angket, penghapusan impunitas anggota, dan pengetatan syarat recall. Rekomendasi utama ditujukan pada perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 untuk memulihkan mekanisme checks and balances dan mengembalikan marwah DPR sebagai penyambung lidah rakyat.