Judicial Law-Finding in the Criminal Justice System: Harmonizing Legal Certainty and Substantive Justice

Abstrak

Diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 menandai pergeseran paradigma fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini melegitimasi primasi keadilan substantif atas kepastian hukum formal. Pergeseran tersebut secara radikal mengubah peran hakim dari sekadar corong undang-undang (bouche de la loi) menjadi penemu hukum (rechtsvinder) yang aktif. Namun, praktik penemuan hukum di lapangan cenderung masih bersifat kasuistis (ad hoc) dan intuitif, sehingga berisiko menciptakan inkonsistensi. Menjawab urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan merumuskan sebuah konsep ideal penemuan hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai panduan operasional bagi hakim. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengintegrasikan analisis perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan studi kasus (case approach) terhadap putusan-putusan kunci, penelitian ini melakukan rekonstruksi metodologis terhadap praktik diskresi yudisial. Temuan utama dari penelitian ini adalah perumusan sebuah “kompas yudisial” yang dibangun di atas lima prinsip fundamental yang saling menguatkan: (1) proporsionalitas, (2) transparansi dan akuntabilitas, (3) konsistensi yudisial, (4) responsivitas sosial, dan (5) keseimbangan dinamis. Kelima prinsip ini secara kolektif mentransformasikan penemuan hukum menjadi sebuah proses yang terstruktur dan rasional. Dengan demikian, konsep ideal ini berkontribusi secara teoretis dan praktis dengan menawarkan sebuah kerangka kerja yang koheren bagi hakim untuk menjalankan amanat UU Nomor 1 Tahun 2023, guna mengharmonisasikan nilai-nilai hukum secara adil dan terukur dalam setiap putusan.