Dynamics of Restorative Justice Implementation Towards the Entry into Force of the New Penal and Criminal Procedure Codes: A Case Study on Ordinary Theft Cases at Pangkalpinang Police Resort

Abstrak

Transformasi hukum pidana nasional menuju pemberlakuan efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menuntut reorientasi praktik penegakan hukum dari paradigma retributif menuju restoratif. Namun, implementasi restorative justice pada perkara pencurian biasa di tingkat kepolisian resor saat ini masih beroperasi dalam kerangka regulasi internal yang rentan mengalami krisis relevansi akibat kesenjangan norma dengan standar undang-undang baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi objektivitas praktik eksisting, menganalisis benturan norma atau clash of norms menjelang masa transisi, serta merumuskan strategi harmonisasi kebijakan institusional. Menggunakan metode penelitian hukum gabungan atau mixed legal research, studi ini mengintegrasikan telaah doktrinal terhadap Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan data empiris di Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang melalui triangulasi wawancara mendalam dengan penyidik, korban, dan pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik eksisting telah memenuhi kepatuhan administratif dan memberikan manfaat pemulihan nyata bagi korban, implementasinya mengalami stagnasi statistik pada periode tertentu akibat beban kerja dan ketakutan administratif penyidik. Secara substansial, ditemukan inkompatibilitas fundamental antara rigiditas aturan internal kepolisian mengenai larangan mutlak residivis dan parameter kerugian nominal dengan prinsip fleksibilitas pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta ketidaksesuaian mekanisme gelar perkara internal dengan standar kontrol yudisial atau judicial scrutiny yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Studi ini menyimpulkan perlunya harmonisasi mendesak melalui pembentukan unit pengawas khusus yang mensimulasikan uji validitas materil setara Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan integrasi peran tokoh adat dalam mediasi penal guna menjamin akuntabilitas diskresi kepolisian di era baru peradilan pidana.