The Principle of Legality vs. Digital Sentencing Innovation: The Dialectics of Revocation of Internet Access Rights as a Criminal Penalty in Cybercrime Cases

Abstrak

Evolusi kejahatan siber yang semakin canggih, seperti pornografi balas dendam, telah memicu ketegangan paradigmatik dalam sistem peradilan pidana Indonesia antara kebutuhan inovasi pemidanaan dan kepatuhan mutlak terhadap asas legalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas paradigma hukum antar-tingkatan pengadilan, mengkaji kualifikasi yuridis pidana perintah pembatasan digital, serta menganalisis implikasi konstitusional dari kekosongan norma siber. Melalui penelitian hukum doktrinal preskriptif, studi ini membedah Putusan Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023 yang mengafirmasi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN atas pembatalan pidana tambahan pencabutan hak akses internet dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan tersebut merupakan afirmasi positivisme hukum yang menolak aktivisme yudisial, meskipun secara sosiologis pidana ini krusial mencegah residivisme. Secara yuridis, pidana ini terbukti belum memiliki landasan legitimasi dalam UU ITE, KUHP Lama, maupun KUHP Baru, sehingga menciptakan kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang merugikan korban. Penelitian menyimpulkan bahwa ketaatan pada asas nullum crimen, nulla poena sine lege secara formal tanpa disertai pembaruan hukum telah mencederai keadilan substantif. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pembentuk undang-undang segera melakukan modernisasi legislasi melalui pengadopsian pidana pembatasan hak digital sebagai instrumen pemidanaan yang konstitusional, guna menjamin responsivitas sistem peradilan dalam menanggulangi kejahatan di era disrupsi teknologi.