Constitutional Court vs. Lawmakers: Positive Legislature, Decision Implementation, and Balance of Authority

Abstrak

Transisi Mahkamah Konstitusi dari negative legislator menjadi pelaksana positive legislature telah memicu ketegangan struktural dengan Pembentuk Undang-Undang. Fenomena ini menciptakan resistensi legislatif yang menghambat implementasi putusan, sehingga kepatuhan konstitusional sering kali bergantung pada tekanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar disharmoni tersebut dan merumuskan desain hukum acara yang mampu menjamin eksekusi putusan secara efektif. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan, penelitian ini mengkaji dinamika ketatanegaraan pasca Mahkamah Konstitusi menjatuhkan dua Putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan implementasi bersumber pada counter-majoritarian difficulty dan keusangan Bab V Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang gagal mengakomodasi kompleksitas kewenangan positive legislature. Sebagai solusi mutlak, penelitian ini merekomendasikan urgensi Pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri (separate act). Undang-undang ini harus memberikan wewenang atribusi kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan “tenggat waktu eksekutorial” (mandatory deadline) bagi Pembentuk Undang-Undang. Formalisasi mekanisme ini krusial untuk memulihkan keseimbangan sistem pemisahan kekuasaan dan menjamin tegaknya supremasi konstitusi melalui mekanisme yang terlembagakan dan berkepastian hukum.