The Legal Policy of Decentralization in Strategic Natural Resource Management: Acceleration of Local Government Independence Pursuant to the Rule of Law Principle

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya anomali konstitusional berupa gejala resentralisasi kewenangan pengelolaan sumber daya alam strategis yang mencederai prinsip otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren, pemberlakuan regulasi sektoral terbaru seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 justru menarik kembali otoritas perizinan dan pengelolaan fiskal ke pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model transformasi tata kelola sumber daya alam yang mengintegrasikan kemandirian pemerintah daerah dengan prinsip kepastian hukum nasional pada sektor kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni norma yang sistematis dan hambatan fiskal akibat intervensi pusat, seperti kebijakan royalti 0%, yang secara signifikan mereduksi kapasitas fiskal serta otoritas administratif daerah. Simpulan penelitian menegaskan bahwa akselerasi kemandirian daerah memerlukan rekonstruksi politik hukum melalui instrumentasi prinsip FPIC sebagai sarana sinkronisasi hak guna menjamin kepastian hukum nasional dan stabilitas investasi di daerah. Implikasi penelitian ini menuntut adanya harmonisasi regulasi sektoral yang menghormati kewenangan atributif daerah serta penguatan fungsi pengawasan legislatif guna mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang akuntabel dalam bingkai Negara Hukum yang berkeadilan.