Reconstruction of Civil Judicial Activism Limitations: A Juridical Analysis of Ultra Petita Decisions for Legal Certainty and the Principle of Party Autonomy

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketegangan fundamental antara upaya pencarian keadilan substantif melalui diskresi ex aequo et bono dengan larangan putusan ultra petita yang mencederai kepastian hukum prosedural. Dinamika ini semakin kompleks pasca pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024. Regulasi tersebut menginstruksikan hakim untuk mencukupkan alasan hukum secara ex-officio melalui data SIPP. Hal ini secara konseptual berpotensi memperluas ruang aktivisme yudisial melampaui batas kewenangan formal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dialektika konseptual antara kemandirian hakim dengan otonomi para pihak (partij autonomie), mengonstruksikan batasan aktivisme hakim pasca pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024, serta mengevaluasi ratio decidendi dan implikasi yuridis putusan perkara sengketa tanah terhadap perlindungan hak prosedural Tergugat. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan hakim dalam memutus perkara tidak bersifat absolut. Kewenangan tersebut dibatasi oleh kewenangan fungsional pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan larangan imperatif Pasal 178 ayat (3) HIR. Perbandingan paradigma dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mempertegas bahwa batasan tuntutan di peradilan umum harus dijaga secara rigid karena sifat hukum acara perdata yang memaksa (dwingend recht). Konstruksi batasan aktivisme hakim terletak pada pemisahan antara penguatan kualitas pertimbangan hukum (legal reasoning) dengan pelarangan penambahan petitum materiil secara sepihak. Verifikasi terhadap perkara G. Yohana Lembang dkk. membuktikan bahwa aktivisme yang melampaui tuntutan mengakibatkan ketidakpastian hukum pertanahan dan melegitimasi upaya hukum Peninjauan Kembali sesuai Pasal 67 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Simpulannya, perlindungan terhadap otonomi para pihak merupakan parameter utama validitas aktivisme yudisial. Mahkamah Agung disarankan menyusun pedoman teknis parameter “mencukupkan alasan hukum” guna mencegah malapraktik hukum acara yang merugikan hak-hak privat para subjek hukum.