The Paradox of Implementing Restorative Justice at the Investigation Stage: A Systematic Weakening of Sentence Enhancement for Repeat Offenders

Abstrak

Adopsi progresif keadilan restoratif pada tahap penyidikan telah menciptakan konsekuensi yang tidak diinginkan berupa pelemahan sistematis terhadap penegakan hukum bagi pelaku pengulangan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kerangka normatif keadilan restoratif, khususnya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan implementasinya di lapangan menciptakan kesenjangan yuridis yang secara langsung melumpuhkan mekanisme pemberatan hukuman. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris, penelitian ini mengonfrontasikan teks hukum ideal (das sollen) dengan realitas praktik di Satreskrim Polres Sumedang (das sein). Temuan utama menunjukkan bahwa definisi residivisme dalam peraturan yang secara eksklusif terikat pada “putusan pengadilan” menjadikan catatan penyelesaian restoratif yang bersifat murni administratif tidak memiliki kekuatan pembuktian yuridis. Akibatnya, pelaku yang berulang kali menempuh jalur restoratif secara hukum akan selalu dianggap sebagai pelanggar pertama. Kondisi ini membuka celah berbahaya bagi impunitas dan pelemahan efek jera. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa adanya rekonstruksi kebijakan yang memberikan status hukum terbatas bagi catatan restoratif dan mengintegrasikannya ke dalam sistem data peradilan pidana terpadu, tujuan mulia keadilan restoratif berisiko mengorbankan prinsip kepastian hukum dan perlindungan publik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang mendesak untuk menyinkronkan antara tujuan pemulihan dan imperatif penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku pengulangan.