Reformulating the Boundaries of Freies Ermessen: An Analysis of Conflict of Norms in the Government Administration Law Post-Enactment of the Job Creation Law

Abstrak

Pergeseran paradigma hukum administrasi di Indonesia pasca-penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 telah menciptakan problematika yuridis yang serius terkait validitas diskresi (Freies Ermessen). Penghapusan syarat “tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 24 UU Nomor 30 Tahun 2014 memicu konflik norma internal dengan Asas Kepastian Hukum. Selain itu, perubahan ini mengaburkan batas demarkasi antara kesalahan administratif (maladministrasi) dan tindak pidana korupsi. Hal ini berpotensi menyebabkan kriminalisasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis perubahan norma tersebut serta merekonstruksi batasan pertanggungjawaban pejabat publik menggunakan parameter niat jahat (mens rea) dan obat terakhir (ultimum remedium). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan parameter legalitas formal menuntut pergeseran fokus pengujian validitas diskresi ke arah substansial. Fokus tersebut adalah kepatuhan terhadap tujuan diskresi dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Batas tegas antara ranah administratif dan pidana terletak pada pembuktian unsur mens rea untuk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Oleh karena itu, hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remedium setelah mekanisme pengujian administratif melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara ditempuh. Penelitian ini merekomendasikan adopsi uji kewajaran dalam pengujian diskresi guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pejabat dalam berinovasi.