The Urgency of Applying Insolvency Test on General Corporate Bankruptcy under the Regime of Law Number 37 of 2004

Abstrak

Berbeda dengan sektor keuangan yang telah dimodernisasi melalui UU Nomor 4 Tahun 2023, rezim kepailitan bagi perusahaan umum di Indonesia masih terkunci pada syarat formalistik. Hal ini merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, yang menganut prinsip praduga insolvensi yang memungkinkan perusahaan dipailitkan hanya dengan dua kreditor dan satu utang jatuh tempo. Proses tersebut dapat terjadi tanpa melalui pengujian kondisi keuangan secara materiil. Kondisi ini menimbulkan celah hukum bagi bahaya moral kreditor untuk menyalahgunakan instrumen kepailitan sebagai alat penagihan utang agresif. Praktik ini berpotensi mematikan perusahaan solven yang masih memiliki prospek usaha. Hal ini terlihat dalam analisis kasus PT Sritex yang akhirnya dinyatakan pailit. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penerapan uji insolvensi sebagai syarat substantif kepailitan perusahaan umum. Selain itu, penelitian ini membedah hambatan yuridis penerapannya dalam sistem peradilan niaga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum terhadap Insolvency Act 1986 (Inggris) dan Bankruptcy Code (Amerika Serikat). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hambatan utama adopsi insolvency test adalah benturan dengan asas pembuktian sederhana (sumir) dalam Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum melalui adopsi model hibrida. Model ini menggabungkan tes arus kas sebagai pintu masuk dan tes neraca sebagai mekanisme pembelaan diri. Rekomendasi lainnya adalah pergeseran beban pembuktian kepada debitor untuk membuktikan solvabilitasnya. Langkah ini bertujuan mewujudkan keadilan ekonomi dan mencegah kepailitan prematur.