The Urgency of Legal Protection Reform for Workers’ Mental Health: A Comparative Study of Indonesia and Singapore

Abstrak

Pergeseran paradigma global dalam dunia ketenagakerjaan saat ini tidak lagi semata-mata berfokus pada keselamatan fisik. Fokus tersebut telah meluas pada urgensi perlindungan kesejahteraan psikologis pekerja. Sayangnya, isu kesehatan mental pekerja di Indonesia masih terpinggirkan dalam kerangka hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kekosongan norma teknis dalam regulasi nasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan merumuskan model pengaturan ideal dengan mengadopsi praktik terbaik dari Singapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Studi ini menelaah secara mendalam kesenjangan arsitektur hukum antara kedua negara. Hasil penelitian mengungkap fakta penting terkait Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003. Meskipun pasal tersebut telah mewajibkan perlindungan kesehatan mental, ketiadaan peraturan pelaksana yang spesifik menjadikan norma tersebut unenforceable. Kondisi ini berbeda dengan Singapura yang memiliki WSHA 2006 serta panduan teknis Tripartite Advisory yang terintegrasi. Disparitas ini menciptakan kerentanan struktural bagi pekerja Indonesia terhadap bahaya psikososial. Bahaya tersebut meliputi stres kerja ekstrem dan intimidasi, yang diperparah oleh ketiadaan instrumen deteksi dini yang terstandarisasi. Sebagai solusi preskriptif, penelitian ini merekomendasikan penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan khusus tentang Perlindungan Kesehatan Mental di Tempat Kerja. Regulasi ini harus mewajibkan penilaian risiko psikososial dan penyediaan akses Program Bantuan Karyawan. Reformasi ini mendesak dilakukan untuk mengubah paradigma perlindungan. Perubahan harus diarahkan dari paradigma yang bersifat sukarela-reaktif menjadi wajib-preventif. Hal ini diperlukan guna menjamin hak dasar pekerja atas lingkungan kerja yang sehat dan bermartabat.