Realizing Legal Certainty in Electronic Land Certificates: A Critical Reflection on Ontario’s Legislative Model for Indonesia

Abstrak

Transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia, yang dipayungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, merupakan langkah krusial menuju modernisasi layanan publik. Meskipun demikian, problem fundamental terkait kepastian hukum hak atas tanah justru muncul dari model pendelegasian wewenang, di mana pengaturan teknis yang esensial diserahkan kepada Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 2023. Ketergantungan pada regulasi di level kementerian ini menciptakan potensi kerentanan yuridis dan operasional jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kelemahan model delegatif tersebut dan memproyeksikan solusi strategis melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan fungsional. Provinsi Ontario, Kanada, yang merupakan pionir global, dipilih sebagai yurisdiksi pembanding. Hasil analisis menunjukkan bahwa model delegatif di Indonesia diperparah oleh tantangan faktual berupa kesenjangan infrastruktur teknologi, defisit kepercayaan publik, dan literasi digital yang belum merata. Sebaliknya, model legislasi integratif di Ontario, yang ditopang oleh ekosistem regulasi setingkat Act of Parliament yang komprehensif, kemitraan publik-swasta yang matang, dan tata kelola akses yang ketat, secara fungsional terbukti mampu mewujudkan tingkat kepastian hukum dan efisiensi yang superior. Disimpulkan bahwa untuk mencapai kepastian hukum paripurna, Indonesia perlu melakukan elevasi dan konsolidasi kerangka hukumnya ke dalam sebuah RUU tentang Pendaftaran Tanah Elektronik yang komprehensif, sebagai fondasi yang kokoh bagi pembangunan ekosistem kepercayaan digital yang holistik.