Pembuktian Penipuan Perdagangan Efek dalam Tindak Pidana Pasar Modal

Abstrak

Tindak pidana penipuan perdagangan efek merupakan ancaman serius terhadap integritas pasar modal Indonesia, namun pembuktiannya dalam ranah hukum pidana menghadapi kendala signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis model pembuktian normatif penipuan perdagangan efek, mengidentifikasi tantangan-tantangan fundamental dalam implementasinya di Indonesia, serta mengkaji strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji kerangka hukum dan praktik pembuktian. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembuktian secara formal menganut teori negatief wettelijke bewijstheorie berdasarkan KUHAP, yang mensyaratkan minimal dua alat bukti sah dan keyakinan hakim yang berbasis bukti. Namun demikian, implementasi model ini dihadapkan pada tantangan multidimensional, meliputi kompleksitas skema kejahatan, asimetri informasi, kesulitan pembuktian unsur kesengajaan (mens rea), keterbatasan dalam kerangka regulasi dan efektivitas pengawasan, serta kendala akses data krusial. Studi ini menemukan bahwa strategi efektif untuk mengatasi hambatan tersebut memerlukan kombinasi intervensi pada dua ranah: penguatan regulasi substantif, khususnya penegakan disiplin kewajiban keterbukaan informasi oleh OJK, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada level korporasi melalui implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan perlindungan hak pemegang saham. Disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara model pembuktian normatif dengan realitas praktik penegakannya, dan efektivitas pembuktian penipuan perdagangan efek sangat bergantung pada sinergi antara penguatan kerangka hukum formal dengan perbaikan dalam ekosistem tata kelola korporasi.