Judicial Diagnostic Failure: A Deconstruction of Disharmony as a Rationale in Employment Termination Rulings

Abstrak

Praktik peradilan hubungan industrial di Indonesia dihadapkan pada sebuah anomali kritis. Anomali tersebut adalah normalisasi penggunaan alasan disharmonis untuk melegitimasi PHK, sebuah dasar hukum yang tidak termaktub dalam legislasi ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi secara kritis kegagalan diagnosis yudisial dalam praktik tersebut. Analisisnya dilakukan secara mendalam terhadap ratio decidendi Putusan Pengadilan Nomor 143/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg junto Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2017 sebagai studi kasus sentral. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan kasus dan perundang-undangan, penelitian ini membedah logika hukum hakim beserta pertimbangan filosofis yang melandasinya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa disharmonis bukanlah sebuah penyebab hukum (causa) yang sah. Sebaliknya, ia hanyalah sebuah simptom dari konflik industrial yang lebih dalam. Kegagalan fatal hakim terletak pada pengabaian untuk menguji penyebab asli konflik tersebut terhadap daftar alasan PHK yang bersifat tertutup (exhaustive list) dalam undang-undang. Lebih jauh lagi, penelitian ini membongkar bagaimana asas kemanfaatan ditafsirkan secara keliru sebagai justifikasi pragmatis. Penafsiran ini ironisnya justru mengorbankan pilar kepastian hukum dan keadilan. Analisis tersebut dilakukan melalui kerangka teori tujuan hukum Radbruch. Temuan ini menegaskan bahwa normalisasi alasan disharmonis menciptakan preseden berbahaya yang menggerus supremasi hukum dan prinsip proteksi bagi pekerja. Penelitian ini juga menawarkan sebuah kerangka analisis bagi praktik peradilan di masa depan untuk mencegah terulangnya kegagalan serupa, terutama dalam rezim hukum pasca-UU Cipta Kerja.