Juridical Implications of Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 Regarding Freedom of Expression in the Digital Space

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 hadir sebagai intervensi yudisial krusial di tengah lanskap hukum digital Indonesia yang diwarnai oleh maraknya kriminalisasi kebebasan berekspresi melalui pasal-pasal multitafsir dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mengevaluasi konsistensinya dengan norma konstitusional dan standar hak asasi manusia internasional, serta memetakan tantangan implementasi dan proyeksi reformasi hukum ke depan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif, penelitian ini membedah secara mendalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) Majelis Hakim Konstitusi dan dampaknya terhadap sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini secara fundamental mentransformasi delik pencemaran nama baik menjadi delik aduan absolut yang murni melindungi kehormatan individu. Hal ini secara signifikan memperkuat proteksi hukum terhadap kritik publik dan fungsi pengawasan demokratis oleh warga negara. Ditemukan pula bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini sepenuhnya selaras dengan jaminan konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945 dan sejalan dengan prinsip nesesitas serta proporsionalitas dalam ICCPR. Disimpulkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan sebuah kemajuan monumental, implementasinya dihadapkan pada tantangan serius. Tantangan tersebut mencakup kekosongan hukum terkait perlindungan reputasi institusi dan urgensi perubahan budaya hukum aparat penegak hukum, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi ini harus dijadikan momentum untuk agenda reformasi hukum digital yang lebih luas.