Justice Collaborator at a Legal Crossroads: An Analysis of the Tension between Substantive Justice and Legal Certainty

Abstrak

Penelitian ini menganalisis ketegangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang muncul dari kekosongan hukum mengenai justice collaborator. Studi kasus difokuskan pada putusan justice collaborator dalam perkara pembunuhan berencana oleh Irjen FS. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kekosongan hukum mengenai justice collaborator dalam KUHP diatasi melalui adaptasi yudisial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim membangun sebuah “jalur pemidanaan paralel” untuk memberikan penghargaan kepada Bharada E selaku justice collaborator. Jalur ini merujuk pada instrumen hukum sektoral seperti UU Nomor 13 Tahun 2006 serta SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Meskipun praktik ini berhasil mewujudkan keadilan substantif, ia secara inheren menciptakan implikasi sistemik berupa ketegangan antara diskresi yudisial dan asas kepastian hukum yang menjadi pilar sistem civil law. Disimpulkan bahwa ketiadaan norma yang terkodifikasi mengenai justice collaborator berpotensi mengancam konsistensi dan prediktabilitas hukum pidana, yang jika tidak segera diatasi melalui reformasi, dapat menimbulkan risiko delegitimasi sistemik terhadap peradilan pidana di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan urgensi kodifikasi doktrin justice collaborator secara komprehensif ke dalam KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 untuk menyelaraskan antara kebutuhan penegakan hukum dan pemeliharaan asas legalitas.