Penguasaan Tanah Negara oleh Warga di Kampung Baru Harjamukti Depok: Studi Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial

Abstrak

Penguasaan tanah negara di wilayah urban Indonesia seringkali menimbulkan konflik kompleks antara kebutuhan warga dan tuntutan legalitas formal, yang berimplikasi pada kepastian hukum dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif penguasaan tanah negara oleh warga di Kampung Baru, Harjamukti, Depok, untuk mengkaji problematika kepastian hukum yang timbul, mengidentifikasi implikasi terhadap realisasi keadilan sosial warga, serta mengevaluasi tata kelola pertanahan guna merumuskan model solusi integratif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus terbatas, serta analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini menemukan bahwa ribuan warga telah menempati lahan negara tanpa alas hak yang sah sejak dekade 1990-an, didorong oleh transaksi informal dan diperumit oleh warisan historis pertanahan. Temuan kunci menunjukkan bahwa ketidakjelasan status hukum ini secara langsung menyebabkan 4.800 warga, termasuk 1.800 jiwa tanpa identitas kependudukan resmi, kehilangan akses terhadap layanan publik esensial dan mengalami marginalisasi sistemik, yang mencerminkan defisit keadilan sosial. Selain itu, teridentifikasi pula lemahnya koordinasi antarinstansi dan inefektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam penanganan konflik. Disimpulkan bahwa konflik agraria di Kampung Baru merupakan krisis multidimensional yang menuntut solusi terpadu, meliputi pendataan tanah komprehensif, legalisasi identitas warga, dan mediasi partisipatif lintas instansi, untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus keadilan sosial secara berkelanjutan.