Peran PKK Kota Medan terhadap Pencegahan KDRT Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004

Abstrak

Tingginya angka KDRT di Kota Medan menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum perlindungan dengan implementasi pencegahan di tingkat akar rumput. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan implementasi peran Tim Penggerak PKK dalam pencegahan KDRT menurut UU Nomor 23 Tahun 2004, serta mengidentifikasi faktor-faktor determinasi yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada Tim Penggerak PKK Kota Medan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan peran PKK bersifat paradoksal: selaras dengan semangat preventif UU Nomor 23 Tahun 2004, namun implementasinya di lapangan lebih cenderung berbasis pada pemeliharaan harmoni sosial ketimbang perlindungan hak-hak yuridis korban. Efektivitas peran ini ditentukan oleh dialektika antara modalitas sosial dan jaringan akar rumput sebagai faktor pendukung utama, yang berhadapan dengan hegemoni budaya patriarki, keterbatasan kewenangan, dan kompleksitas dilema korban sebagai faktor penghambat yang dominan. Disimpulkan bahwa PKK merupakan mitra preventif yang vital namun terbatas, yang potensinya hanya dapat dioptimalkan melalui dukungan kebijakan sistemik untuk memperkuat kapasitas hukum dan intervensi para kadernya.