Akibat Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum terhadap Bank dalam Transaksi Letter of Credit

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji akibat hukum dari perbuatan melawan hukum terhadap bank yang terlibat dalam transaksi L/C. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PADG Nomor 23/21/PADG/2021 menunjukkan adaptasi hukum Indonesia terhadap UCP 600 sebagai standar internasional dalam transaksi L/C. UCP 600 menekankan prinsip independensi terkait peran Bank yang hanya terbatas pada verifikasi dokumen transaksi L/C. Namun terdapat risiko L/C Fraud, dimana Bank Penerbit berhak untuk tidak membayar kepada Eksportir jika terdapat indikasi penipuan, sesuai dengan penerapan “Fraud Rule”. Pendekatan terhadap L/C Fraud bervariasi antar yurisdiksi; di negara-negara dengan sistem civil law, tindakan tersebut sering dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan di negara-negara seperti Amerika Serikat, tindakan tersebut dinilai sebagai tindakan kriminal. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemangku kepentingan terkait meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap UCP 600. Bank Penerbit dan Bank Koresponden perlu mengembangkan mekanisme yang lebih efektif untuk mendeteksi dan mencegah L/C Fraud, dengan mempertimbangkan pendekatan hukum yang berbeda terhadap L/C Fraud di berbagai yurisdiksi. Penting juga untuk memberikan pelatihan kepada staf mengenai nuansa L/C Fraud dan cara mengidentifikasinya. Lebih lanjut, penyelesaian sengketa L/C melalui jalur hukum perdata dinilai lebih tepat mengingat sifat komersial dan kontraktual dari transaksi tersebut. Para pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk memperkuat kerangka hukum dan prosedur yang mendukung integritas dan keamanan transaksi L/C dan menyelaraskan praktik dengan standar internasional untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam perdagangan internasional.