Problematika Penetapan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan pengangkatan penyidik KPK. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK berwenang mengangkat PPNS dari jajaran internalnya. Salah satu syarat pengangkatan tersebut adalah KPK menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan bekerja sama dengan Kepolisian. Meski demikian, KPK tetap merekrut penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan. Pengangkatan penyidik dari kedua entitas tersebut menimbulkan tantangan, antara lain kendala kesinambungan proses penyidikan, risiko hilangnya informasi atau pengetahuan penting atas perkara yang ditangani, serta pertimbangan hukum dan administratif ketika masa jabatan penyidik yang dipekerjakan mencapai batas maksimal. Oleh karena itu, direkomendasikan agar KPK dan pemangku kepentingan terkait meningkatkan kapasitas dan kompetensi PPNS internal melalui pendidikan dan pelatihan yang sistematis dan berkesinambungan, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penyidik Kepolisian dan Kejaksaan. Lebih jauh lagi, KPK harus mempertimbangkan untuk merumuskan strategi agar meminimalkan risiko hilangnya informasi penting akibat pergantian penyidik, seperti membuat dokumentasi kasus yang terperinci dan sistem transisi kasus yang efektif. Selain itu, KPK dapat bekerja sama dengan badan hukum dan administratif terkait untuk mengatasi potensi permasalahan hukum dan administratif yang timbul setelah berakhirnya masa jabatan penyidik, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan ketelitian dalam proses penyidikan.